Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan penundaan rencana pemindahan kantor pemerintahan ke Ibu Pusat Kota Negara (IKN) Nusantara yang tersebut semula direncanakan pada bulan Juli 2024.
Penundaan ini disebabkan oleh kesiapan infrastruktur yang tersebut masih belum memadai.
Jokowi menekankan bahwa tindakan untuk pindah tergantung pada progres pengerjaan infrastruktur di dalam lapangan, termasuk ketersediaan air dan juga listrik.
“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah ada siap belum? Kalau siap, pindah,” ujar Jokowi di keterangan pers dalam Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Meskipun kantor Presiden dalam IKN sudah ada siap, namun infrastruktur penunjang seperti air dan juga listrik masih menjadi perhatian utama. Jokowi menyatakan sudah pernah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait progres pembangunan, namun masih ada yang digunakan perlu diselesaikan.
Pernyataan ini merupakan kebalikan dari optimisme Jokowi sebelumnya yang mengharapkan kantor Presiden dapat beroperasi di area IKN pada bulan Juli setelahnya pasokan air baku tersedia. Namun, ketika ini masih ada penantian terkait kesiapan infrastruktur yang dimaksud menjadi ketentuan mutlak sebelum pemindahan yang disebutkan dapat dilaksanakan.
Apa Saja Fasilitas IKN?
Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN) Nusantara, yang digunakan berlokasi di dalam Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan proyek megapemerintahan yang digunakan dirancang untuk menjadi pusat administrasi dan juga kegiatan penting bagi negara.
Dalam perencanaannya, IKN tak cuma memulai pembangunan infrastruktur dasar yang mana kokoh, tetapi juga menyediakan beragam infrastruktur modern untuk menggalang kegiatan administratif kemudian hidup publik di tempat kawasan ini.
Menurut informasi dari situs resmi IKN, total luas kawasan Ibu Daerah Perkotaan Negara mencakup lebih tinggi dari 100 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 8% digunakan untuk bangunan, sementara 92 persen sisanya ditata sebagai ruang terbuka hijau. Fasilitas utama yang mana ada pada IKN antara lain adalah sebagai berikut.
- Istana Kepresidenan: Berbentuk burung Garuda yang mana sedang mengepakkan sayapnya, merupakan ikon utama yang digunakan dirancang oleh Nyoman Nuarta.
- Kantor Presiden: Dikenal dengan nama Istana Garuda, berdiri tegak di dalam tempat tertinggi pada kawasan dengan luas site diciptakan mencapai 3.5 hektar.
- Kantor Sekretariat Presiden kemudian Staf Khusus: Bangunan ini menjadi pusat koordinasi administratif bagi presiden serta timnya.
- Paviliun Presiden serta Wisma Negara: Menyediakan infrastruktur penginapan lalu rapat penting bagi kepala negara.
- Masjid: Fasilitas ibadah yang tersebut memenuhi keperluan spiritual penghuni dan juga pengunjung IKN.
- Museum/Edukasi: Memamerkan kekayaan budaya kemudian sejarah Indonesia.
- Botanical Garden: Taman botani yang digunakan memelihara keanekaragaman flora lokal.
- Bangunan Pendukung Lainnya: Termasuk lapangan upacara, bangunan pendukung administratif, dan juga infrastruktur umum lainnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa skema untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN) Nusantara telah lama disiapkan.
Melalui akun media sosial Instagramnya Suharso Monoarfa mengungkapkan rencana untuk menempatkan 16.990 PNS di tempat 211 tower apartemen dengan total kapasitas 11.619 unit.
Selain hunian, pemerintah juga akan memberikan tunjangan serta sarana lain yang mana disesuaikan dengan keinginan masing-masing PNS, termasuk biaya perjalanan kemudian penyesuaian prasarana yang mana fleksibel.
Presiden Jokowi yang dimaksud kecewa dengan progres konstruksi IKN mengajukan permohonan dua petinggi Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara, Bambang Susantono serta Dhony Rahajoe, mundur.
“Hunian atau sarana rumah dinas dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. ASN, TNI, Polri akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang digunakan berlaku, lalu flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan keinginan tiap ASN,” tulis Suharso di dalam unggahannya.
Proses pemindahan ini juga mencakup dukungan biaya perjalanan untuk pasangan PNS, dua anak, juga satu pekerja rumah tangga (PRT), menunjukkan komitmen pemerintah di memfasilitasi relokasi yang tersebut lancar serta sesuai dengan aturan yang tersebut berlaku.
PUTRI SAFIRA PITALOKA | ANDIKA DWI | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Jokowi Batal Pindah ke IKN Dalam Waktu Dekat, Djarot Saiful Hidayat: Makanya di dalam Awal Jangan Terlalu Pede