Jakarta – Komisi VI DPR setuju menggalang usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Mata Uang Rupiah 44,24 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usul itu didukung oleh sembilan fraksi di Rapat Kerja Komisi VI DPR semalam dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat.
“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan juga menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di tempat Jakarta, Rabu malam, 10 Juli 2024.
Ada beberapa alasan Komisi VI menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN yang mana diberikan negara ketika ini jumlahnya terpencil lebih lanjut kecil dibandingkan setoran dividen yang digunakan disumbangkan BUMN untuk negara.
Sarmuji mengatakan, Komisi VI akan memonitor lalu memohonkan Menteri BUMN melakukan konfirmasi PMN itu digunakan secara profuktif, efektif, juga efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.
Kepada Erick Thohir, Sarmuji mengajukan permohonan agar beliau memberi perhatian terhadap masukan lalu catatan yang digunakan diberikan tiap Poksi Komisi VI DPR tentang usulan PMN itu.
Dalam draf kesimpulan yang digunakan dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN yang digunakan akan mendapatkan suntikan PMN.
1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Mata Uang Rupiah 13,86 triliun pada rangka melanjutkan pengerjaan TTS Fase 2 juga 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Mata Uang Rupiah 3,61 triliun di rangka perbaikan permodalan.
3. PT Korporasi Listrik Negara (Persero) atau PLN sebesar Mata Uang Rupiah 3 triliun di rangka inisiatif listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Mata Uang Rupiah 3 triliun untuk penguatan permodalan pada rangka penjaminan KUR, lalu menggerakkan untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Mata Uang Rupiah 2,5 triliun pada rangka pengadaan kapal baru.
6. PT Bio Farma (Persero) sebesar Simbol Rupiah 2,21 triliun di rangka infrastruktur capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Simbol Rupiah 2,09 triliun di rangka pembangunan tol Jogja-Bawen juga Solo-Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Mata Uang Rupiah 2 triliun di rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rupiah 2 triliun di rangka modernisasi dan juga peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rupiah 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Mata Uang Rupiah 1,8 triliun pada rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun pada rangka modal kerja inisiatif CPP.
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Mata Uang Rupiah 1,56 triliun pada rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen kemudian Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Mata Uang Rupiah 1 triliun pada rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Mata Uang Rupiah 1 triliun di rangka restrukturisasi lalu penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Simbol Rupiah 976 miliar pada rangka pembuatan kereta KRL.